SKK - Sertifikat Kompetensi Kerja (SKA & SKT)

SKK - Sertifikat Kompetensi Kerja (SKA & SKT)

SKK Konstruksi

SKK adalah singkatan dari Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh LPJK (Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi) - BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) untuk pelaku usaha konstruksi di Indonesia.

SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja) adalah bukti kompeten dan kemampuan kerja tenaga ahli bidang jasa pelaksana konstruksi (Kontraktor), jasa pengawas konstruksi (Konsultan).

skk-konstruksi

SKA atau Sertifikat Keahlian dan SKT atau Sertifikat Keterampilan kini berganti istilah menjadi Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). Para Kontraktor yang baru mengajukan Registrasi & Sertifikasi Jasa Konstruksi ataupun yang melakukan perpanjangan IUJK - Izin Usaha Jasa Konstruksi saat ini, maka SBU & Sertifikat tenaga ahli atau SKA / SKT mengalami TRANSISI selama tahun 2021. Dan bagi perusahaan yang telah memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBU Jasa Konstruksi) dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK Konstruksi) yang telah dikeluarkan oleh LPJK periode 2016-2020 tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Dasar Hukum SKK

  • Peraturan mengenai sertifikasi tersebut masuk ke dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau yang lebih terkenal sebagai Menteri PUPR.
  • Nomor surat edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu adalah 05/Surat Edaran/M/2021. Dimana surat edaran tersebut merupakan surat edaran paling baru yang secara otomatis telah menggantikan berlakunya surat edaran yang telah ada sebelumnya.
  • Surat edaran dari Menteri PU dan Perumahan Rakyat tersebut mengatur tentang proses pengalihan layanan terhadap sertifikasi badan usaha. Selain itu surat edaran juga sekaligus mengatur perubahan layanan sertifikasi kompetensi kerja pada bidang jasa konstruksi.
  • Didalam surat edaran Menteri nomor 02 tersebut juga dinyatakan secara tegas jika semua tenaga kerja pada bidang jasa konstruksi wajib untuk memiliki sertifikat keahlian atau SKA (sekarang bernama SKK).
  • Dimana sertifikat tersebut dibuat oleh lembaga sertifikasi profesi atas lisensi dari lembaga pemerintah yang terkait, yaitu Departemen Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Fungsi SKK (LPJK)

SKK LPJK sangat penting dan wajib untuk dimiliki oleh setiap tenaga kerja pada bidang konstruksi. Berikut fungsi SKK LPJK  adalah :

  1. SKK LPJK adalah sebuah tanda bukti akan kompetensi yang dimiliki oleh seorang tenaga kerja pada bidang konstruksi. Apabila dianalogikan, Sertifikat SKK dari LPJK adalah rapor yang berisi penilaian akan kemampuan seorang tenaga kerja. Itulah mengapa setiap tenaga kerja bidang konstruksi wajib untuk memiliki sertifikat ini.

  2. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah sebuah tanda bukti yang memperlihatkan seberapa kompeten dan ahlinya seorang tenaga kerja konstruksi yang bersifat resmi. Dengan begitu sertifikat ini adalah sertifikat yang sah di mata hukum serta dapat dipertanggung jawabkan.

  3. SKK LPJK merupakan syarat wajib bagi sebuah badan usaha untuk dapat memiliki Sertifikat Badan Usaha bidang konstruksi. Hal tersebut karena terdapat peraturan yang berlaku di Indonesia jika para kontraktor/ konsultan wajib memiliki tenaga kerja yang sudah terkualifikasi dengan memiliki SKK LPJK.

  4. Sertifikat SKK bidang konstruksi adalah syarat bagi suatu badan usaha bidang konstruksi apabila ingin berkesempatan untuk bergabung dengan berbagai tender proyek konstruksi skala besar milik pemerintah Indonesia.

Tenaga Kerja Konstruksi Dibutuhkan Sebagai:

  • PJBU (Penanggung Jawab Badan Usaha) adalah
    Orang yang bertanggung jawab dan memiliki kewenagan atas suatu badan usaha Jasa Konstruksi.


  • PJTBU (Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha) adalah
    Penanggung jawab pada badan usaha yang meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan yang memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.


  • PJSKBU (Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha) adalah
    Tenaga ahli tetap yang ditunjuk PJBU untuk bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan satu subklasifikasi tertentu yang dimiliki badan usaha sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Kontraktor Wajib Punya SKK Konstruksi

 

Dalam menjalankan proyek konstruksi, tentu saja Kontraktor harus punya sejumlah tenaga kerja. Tenaga Kerja ini wajib memiliki sertifikat yang di keluarkan oleh LSP-Lembaga Sertifikat Profesi dengan mendapatkan lisensi dari Kementerian PUPR.

Sertifikat ini disebut SKK - Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, yang sebelumnya dikenal dengan SKA - Sertifikat Keahlian.

SKK Konstruksi ini juga sebagai syarat perusahaan memiliki SBU - Sertifikat Badan Usaha.

contoh-sertifikat-skk-konstruksi
Contoh Sertifikat SKK Konstruksi

Jenjang SKK Konstruksi

Tenaga Kerja Konstruksi dibedakan berdasarkan level atau jenjang yang sudah di standardisasikan berdasarkan UU dan Peraturan. Jenjang inilah yang akan menyesuaikan kebutuhan perusahaan berdasarkan kualifikasi dan klasifikasi. Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021, Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) untuk tenaga konstruksi yang terdiri atas kualifikasi sebagai berikut :

Operator Teknisi / Analis Tenaga Ahli
Jenjang 1 Jenjang 4 Jenjang 7
Jenjang 2 Jenjang 5 Jenjang 8
Jenjang 3 Jenjang 6 Jenjang 9


Persyaratan Pendidikan SKK

Kualifikasi Jenjang Persyaratan
Pendidikan Pengalaman dgn Jabker yang sama Kompetensi
AHLI 9 Doktor / Doktor Terapan / Pendidikan Spesialis_2 Minimal 0 tahun Lulus Uji Kompetensi Jabatan Ahli Jenjang 9
S2 / S2 Terapan / Pendidikan Spesialis_1 Minimal 8 tahun
Pendidikan Profesi Minimal 10 tahun
S1 / S1 Terapan / D4 Terapan Minimal 12 tahun
8 Magister / Magister Terapan /S2 / S2 Terapan / Pendidikan Spesialis_1 Minimal 0 tahun Lulus Uji Kompetensi Jabatan Ahli Jenjang 8
Pendidikan Profesi Minimal 10 tahun
S1 / S1 Terapan / D4 Terapan Minimal 12 tahun
7 Pendidikan Profesi Minimal 0 tahun Lulus Uji Kompetensi Jabatan Ahli Jenjang 7
S1 / S1 Terapan /D4 Terapan (Dengan pemberian Kompetensi Tambahan untuk Fresh Graduated, masa berlaku SKK = 1 Tahun) Minimal 0 tahun
S1 / S1 Terapan / D4 Terapan Minimal 2 tahun
TEKNISI/ANALIS 6 S1 / S1 Terapan / D4 Terapan Minimal 0 tahun Lulus Uji Kompetensi Jabatan Ahli Jenjang 6
D3 Minimal 4 tahun
D2 Minimal 8 tahun
D1 Minimal 12 tahun
5 D3 Minimal 0 tahun Lulus Uji Kompetensi Jabatan Ahli Jenjang 5
D2 Minimal 4 tahun
D1 / SMK Plus Minimal 8 tahun
SMK Minimal 10 tahun
SMA Minimal 12 tahun
4 D2 Minimal 0 tahun Lulus Uji Kompetensi Jabatan Ahli Jenjang 4
D1 / SMK Plus Minimal 2 tahun
SMK Minimal 4 tahun
SMA Minimal 6 tahun
OPERATOR 3 D1 / SMK Plus Minimal 0 tahun Lulus Uji Kompetensi Jabatan Ahli Jenjang 3
SMK Minimal 3 tahun
SMA Minimal 4 tahun
Pendidikan Dasar Minimal 5 tahun
2 SMK Minimal 0 tahun Lulus Uji Kompetensi Jabatan Ahli Jenjang 2 kuning
SMA Minimal 1 tahun
Pendidikan Dasar Minimal 2 tahun
1 Pendidikan Dasar Minimal 0 tahun Lulus Uji Kompetensi Jabatan Ahli Jenjang 1
Non Pendidikan (dengan PBK) Minimal 2 tahun

 

Daftar Jabatan Kerja, Klasifikasi dan Sub Klasifikasi SKK Konstruksi

Penetapan kualifikasi tenaga kerja dilakukan melalui proses sertifikasi kompetensi dan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP yang terlisensi oleh BNSP dan tercatat di LPJK. Sebagai berikut : 

KLASIFIKASI : SIPIL

skk-konstruksi-klasifikasi-sipil

KLASIFIKASI : MANAJEMEN

skk-konstruksi-klasifikasi-mekanikal

KLASIFIKASI : MEKANIKAL

skk-konstruksi-klasifikasi-manajemen


Konsultasi SKK Gratis Hubungi Tim Kami

call-center-sertifikasi-smk3

call-center-smk3


email-temanizinku temanizinku@gmail.com
web-temanizinku www.temanizinku.com
instagram-temanizinku temanizinku_
facebook-temanizinku temanizinku_
tik-tok-temanizinku temanizinku_